Penagihan hutang adalah bagian penting dalam manajemen piutang perusahaan, namun proses ini harus dilakukan sesuai dengan hukum dan etika agar tidak merugikan salah satu pihak – baik kreditur maupun debitur. 

Artikel ini mengulas secara luas mengenai hak dan perlindungan debitur, kewajiban pihak penagih hutang, serta landasan hukum yang berlaku di Indonesia.

Apabila Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut atau ingin mendiskusikan kasus secara profesional, tim ahli Upper Class Collections siap memberikan konsultasi tanpa biaya untuk membantu Anda memahami langkah yang paling tepat sesuai regulasi dan praktik terbaik industri.

Hukum Penagihan Hutang di Indonesia

Penagihan hutang di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjaga hak-hak debitur dan memastikan penagih bertindak secara legal serta etis. Beberapa regulasi utama yang berlaku:

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

  • Pasal 1233 dan 1243: Menjelaskan perjanjian utang-piutang dan wanprestasi (kelalaian memenuhi kewajiban pembayaran).

• UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

  • Penagihan hutang tidak boleh merugikan atau mengancam konsumen (debitur).

• POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan:

  • Penagihan harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum, tidak mengandung unsur ancaman, kekerasan, atau tekanan.

• UU No. 11 Tahun 2008 (ITE):

  • Melarang penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam proses penagihan.

• POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech):

  • Mengatur etika penagihan di sektor fintech, termasuk transparansi, privasi, dan tata cara komunikasi.

Hak Debitur

Debitur atau pihak yang berutang memiliki hak-hak yang harus dihormati sepanjang proses penagihan, di antaranya:

• Hak atas perlindungan data pribadi

• Hak atas pemberitahuan tertulis mengenai jumlah hutang dan detail tagihan

• Hak atas komunikasi yang sopan dan tidak mengandung intimidasi

• Hak untuk menyelesaikan hutang secara bertahap sesuai kemampuan (negosiasi)

• Hak mendapatkan informasi mengenai mekanisme dan prosedur penyelesaian hutang serta pelaporan wanprestasi

• Hak mengeluhkan dan mendapatkan penanganan atas tindakan penagih yang melanggar hukum/etika

Kewajiban Penagih Hutang

Agar proses penagihan berjalan dengan etis dan profesional, penagih hutang wajib:

• Menyampaikan informasi tagihan secara transparan dan akurat

• Menghindari kekerasan, intimidasi, tekanan psikologis, atau ancaman fisik

• Menjaga kerahasiaan data debitur sesuai UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE

• Memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan klarifikasi atau negosiasi

• Mematuhi seluruh regulasi OJK dan POJK tentang tata cara penagihan

• Melakukan pencatatan setiap interaksi dan dokumentasi penagihan dengan baik

• Bertindak ramah, sopan, dan profesional dalam komunikasi

Etika Penagihan Hutang

Penagihan hutang yang baik wajib memperhatikan aspek etika yaitu:

• Melakukan penagihan dalam jam kerja yang wajar (bukan malam/dini hari)

• Tidak mempermalukan debitur di lingkungan sosial/kerja

• Tidak menyebarkan informasi hutang kepada pihak ketiga tanpa izin

• Menawarkan solusi pembayaran yang adil dan berjenjang

• Menjaga hubungan baik untuk kepentingan bisnis jangka panjang

Tips Bagi Debitur dan Kreditur

• Debitur: Catat semua tagihan dan pembayaran, jaga komunikasi baik dengan penagih, jangan ragu melakukan negosiasi.

• Kreditur/Penagih: Gunakan layanan penagihan profesional seperti UCC Global Indonesia untuk memastikan seluruh proses sesuai regulasi dan etika bisnis.

Solusi Penagihan Hutang Piutang Profesional

UCC Global Indonesia, sebagai perusahaan penagihan dan manajemen piutang terpercaya di Indonesia dan kawasan ASEAN, berkomitmen melaksanakan penagihan hutang sesuai standar etika dan regulasi hukum di Indonesia. Dengan penerapan standar GDPR dan teknologi informasi tercanggih, kami memastikan perlindungan data konsumen, efisiensi penagihan, serta menjaga integritas dan reputasi klien di setiap proses bisnis.

FAQ

1. Apa saja undang-undang yang mengatur penagihan hutang di Indonesia?

Penagihan hutang diatur oleh KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), POJK No. 35/POJK.05/2018, UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008), dan POJK No. 77/POJK.01/2016 untuk fintech.

2. Apa hak debitur dalam proses penagihan hutang?

Debitur memiliki hak atas perlindungan data pribadi, pemberitahuan tertulis, komunikasi yang sopan, negosiasi pembayaran, informasi mekanisme penyelesaian hutang, dan penanganan keluhan atas penagihan yang melanggar hukum atau etika.

3. Apa saja kewajiban penagih hutang agar proses penagihan berjalan etis dan legal?

Penagih wajib transparan dalam menyampaikan informasi, menghindari kekerasan/intimidasi, menjaga kerahasiaan data debitur, memberi ruang klarifikasi, mematuhi regulasi OJK dan POJK, serta mencatat semua interaksi dengan debitur.

4. Bagaimana etika penagihan hutang yang baik?

Penagihan dilakukan di jam kerja yang wajar, tidak mempermalukan debitur, menjaga kerahasiaan informasi, menawarkan solusi pembayaran yang adil, dan menjaga hubungan bisnis jangka panjang.

5. Apa solusi jika debitur merasa diperlakukan tidak adil oleh penagih hutang?

Debitur berhak melaporkan penagihan yang tidak sesuai ke OJK, mengadukan ke lembaga perlindungan konsumen, menegosiasikan dengan penagih, dan memastikan komunikasi tercatat.

6. Apakah data pribadi debitur aman saat proses penagihan hutang?

Penagih hutang profesional yang taat regulasi GDPR, UU Perlindungan Konsumen, dan UU ITE wajib menjaga kerahasiaan data debitur dan hanya menggunakan data untuk tujuan penagihan yang sah.

7. Mengapa memilih layanan penagihan hutang piutang profesional seperti UCC Global Indonesia?

UCC Global Indonesia berkomitmen menjalankan penagihan sesuai hukum dan etika, menjaga privasi debitur, serta memastikan proses penagihan berlangsung profesional, efisien, dan transparan.